SEJAK Presiden RI Susio Bambang Yudhoyono berkunjung ke Situs Percandian Muaro Jambi dan kemudian tertarik menjadikan kawasan situs Muaro Jambi sebagai kawasan objek wisata sejarah, perhatian kepada candi kebanggaan warga Jambi khususnya warga Kabupaten Muaro Jambi itu semakin bertambah. Semua pihak yang terkait dengan Candi Muaro Jambi mulai bergerak untuk berbenah diri. Namun semakin banyak pihak yang mencermati kondisi peninggalan bersejarah itu, ternyata masalah mulai bermunculan. Seperti diberitakan Tribun Jambi sebelumnya, Sebanyak tujuh perusahaan, lima di antaranya perusahaan stockpile, yang berada di sekitar kawasan Situs Percandian Muaro Jambi terancam digusur.
Keberadaan perusahaan itu mulai dipermasalahkan ketika rombongan pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kembudpar berkunjung untuk melihat kondisi Situs Candi Muaro Jambi Selasa (4/10). Pejabat dari Jakarta yang khusus datang ke Jambi karena ingin melihat kondisi terakhir candi yang mampu memikat Presiden itu kaget ketika melihat ada sejumlah perusahaan yang menurut mereka berdiri di dalam kawasan situs candi.
Menurut pejabat dari Dirjen Peninggalan Purbakala keberadaan perusahaan dapat merusak struktur kawasan candi. Para pejabat yang berkumjung bersama para pejabat dari Pemkab Muaro Jambi dan Pemprov Jambi itu kaget melihat di dalam kawasan perusahaan tersebut terlihat struktur candi. Mereka mengaku terkejut dan tidak menyangka bahwa di atas areal kawasan itu sudah berdiri 7 perusahaan. Spontan mereka langsung menanyakan izinnya. Mereka secara terang-terangan mengaku kecewa melihat kenyataan itu dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, mereka mengusulkan menggusur perusahaan tersebut. Pejabat itu menyarankan semua pihak harus ikut mengamankan kawasan situs sesusai UU No 11 Tentang Cagar Budaya. Menanggapi hal itu, Pemkab Muaro Jambi berjanji akan mencari solusi yang terbaik agar jangan terjadi benturan di antara kepentingan masyarakat dan perusahaan. Namun sepertinya masalah di Situs Candi Muaro Jambi tak semudah itu dipecahkan.
Perusahaan yang dituduh berada di kawasan situs candi menyangkal lahan perusahaan mereka berada di dalam kawasan situs. Mereka yakin lokasi perusahaan tidak berada di dalam kawasan cagar budaya, karena sebelum mendirikan perusahaan, mereka mengaku sudah mengonfirmasi kepada pihak terkait. Pihak perusahaan justru mengaku sebelum dibuat stockpile pihak yang berwenang sudah datang ke lokasi dan menyebutkan tempat tersebut bukan wilayah cagar budaya. Lalu bagaimana jika nanti ternyata pihak perusahaan mampu menunjukkan izin resmi dari pemerintah yang menunjukkan mereka berhak menjalankan perusahaan di kawasan itu? Di sinilah peran pemerintah yang harus adil terhadap rakyatnya dinantikan. Kurang bijaksana jika pemerintah hanya bisa main gusur saja tanpa meninjau latar belakang bagaimana perusahaan itu bisa berdiri selama bertahun-tahun di kawasan candi. Bukan bermaksud membela pihak manapun, sebelum membangun sebuah perusahaan tentu saja ada tim survei yang mengkaji kemungkinan perusahaan itu bisa dibangun.
Siapapun tentu akan berpikir panjang sebelum membuang dana investasi dalam jumlah besar jika tahu lahan mereka ilegal. Pemerintah baik itu kabupaten, provinsi atau pusat harus benar-benar menelusuri apakah perusahaan yang terlanjur dibangun memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang. Bukan hanya berani menggusur perusahaan saja, jika akhirnya ditemukan penyalahgunaan wewenang dari pejabat yang memberikan izin, pemerintah juga harus berani menggusur pejabat tersebut. Sebaliknya jika ditemukan pelanggaran dari pihak perusahaan, pemerintah juga harus menepati janjinya untuk membersihkan kawasan Situs Candi Muaro Jambi yang merupakan warisan dunia agar bisa tetap dinikmati oleh anak cucu kita kelak.